BERBAGI INFORMASI & INSPIRASI
Hari ini kita sudah memiliki pemimpin yang baru, seorang presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto. Sosok prajurit tempur yang resmi terpilih sebagai Presiden setelah berkali-kali mengalami kekalahan. Selama bertahun-tahun, Prabowo sering dilihat sebagai figur yang kontroversial di mata dunia internasional, sebagian besar karena latar belakang militer dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dihadapinya terkait dengan perannya dalam militer pada akhir 1990-an. Namun, persepsi ini mulai berubah seiring waktu, terutama dengan perannya yang semakin menonjol dalam politik Indonesia dan keterlibatannya dalam diplomasi internasional selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan di kabinet Jokowi.
Tentang Prabowo Subianto
Prabowo masih dikenal sebagai tokoh dengan latar belakang militer yang kuat, dan di banyak kalangan internasional, ia dianggap sebagai seorang nasionalis yang tegas. Gaya kepemimpinannya yang berorientasi pada keamanan nasional, kemandirian pertahanan, dan kedaulatan Indonesia menjadikan dirinya sosok yang dihormati, terutama di negara-negara yang memiliki hubungan erat dengan sektor pertahanan Indonesia. Dalam konteks Indo-Pasifik, peran Prabowo dalam memperkuat kerja sama pertahanan dan meningkatkan kekuatan militer Indonesia mendapatkan apresiasi, khususnya di kalangan negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia.
Selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo berupaya memperbaiki citra internasionalnya. Ia aktif menjalin hubungan baik dengan banyak negara, termasuk negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China. Kunjungan-kunjungannya ke berbagai negara untuk memperkuat kerja sama militer, terutama dalam bidang pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista), telah membantu mengubah persepsi banyak pihak terhadapnya sebagai pemimpin yang mampu menjaga stabilitas Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Meski citranya terus membaik, Prabowo masih menghadapi tantangan terkait tuduhan pelanggaran HAM di masa lalu. Beberapa kelompok internasional, khususnya di negara-negara Barat dan lembaga-lembaga HAM global, masih mengangkat isu tersebut. Namun, pemerintahan Jokowi sebelumnya memberikan legitimasi lebih pada Prabowo dengan menempatkannya sebagai Menteri Pertahanan, yang di satu sisi mengurangi dampak negatif dari masa lalunya di panggung internasional.
Sebagai presiden terpilih, Prabowo diperkirakan akan fokus pada diplomasi ekonomi, terutama dalam menarik investasi asing untuk mendukung pembangunan Indonesia, termasuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Di sisi ini, Prabowo dianggap sebagai figur pragmatis yang dapat bekerja dengan berbagai negara untuk memajukan kepentingan ekonomi Indonesia. Dengan semakin bergesernya perhatian global ke kawasan Indo-Pasifik, Prabowo memiliki peluang untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara besar dan menyeimbangkan hubungan dengan AS, China, dan Uni Eropa.
Di tengah ketidakpastian global akibat perang di Ukraina, ketegangan di Laut China Selatan, dan ketidakpastian ekonomi global, Prabowo diharapkan bisa menjadi pemimpin yang mampu menjaga stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jepang memandang Indonesia sebagai mitra strategis dalam menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Sebagai presiden, Prabowo akan dihadapkan pada tantangan menjaga posisi netral Indonesia, tetapi juga memperkuat kerja sama keamanan di wilayah yang penuh dengan rivalitas strategis.
Indonesia di bawah Prabowo juga diperkirakan akan memperkuat peran aktifnya di ASEAN. Dengan posisi Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN dan populasi Muslim terbesar di dunia, Prabowo diprediksi akan melanjutkan peran sentral Indonesia dalam organisasi tersebut, baik dalam menangani isu-isu regional seperti konflik Laut China Selatan maupun dalam meningkatkan kerja sama ekonomi dan keamanan. Hubungan dengan negara-negara Muslim, terutama di Timur Tengah, juga diperkirakan akan tetap kuat, dengan potensi peningkatan kerja sama di bidang ekonomi dan investasi.
Di negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa, citra Prabowo sedikit lebih rumit. Meskipun ada kekhawatiran terkait pelanggaran HAM di masa lalu, pemerintah-pemerintah Barat cenderung pragmatis dalam bekerja sama dengan Prabowo, mengingat posisi strategis Indonesia di kawasan dan potensi ekonomi yang dimiliki. Hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat di bawah Prabowo mungkin akan tetap berjalan baik, meskipun akan ada tekanan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil terkait isu HAM.
Saat ini dalam posisinya sebagai presiden, ia dipandang sebagai figur kuat yang mampu menjaga stabilitas domestik dan regional, terutama di tengah dinamika geopolitik Indo-Pasifik yang semakin kompleks. Meskipun masih ada tantangan terkait isu HAM, Prabowo dipandang sebagai pemimpin yang pragmatis dan nasionalis, dengan fokus pada penguatan pertahanan, diplomasi ekonomi, dan pembangunan infrastruktur nasional. Keberhasilannya dalam meningkatkan citra Indonesia di panggung internasional akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintahannya untuk menavigasi hubungan luar negeri yang kompleks dan menjawab tantangan-tantangan global yang muncul.
Tantangan dan Strategi Prabowo sebagai Presiden
Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dihadapkan pada berbagai tantangan besar setelah kemenangan dalam Pemilihan Presiden 2024. Meski berhasil meraih dukungan kuat dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, tugas mereka jauh dari selesai. Salah satu tantangan utama yang harus mereka hadapi adalah memastikan stabilitas politik di tengah kabinet ‘gemuk’ yang melibatkan banyak partai politik dan menjaga kesinambungan dalam pembangunan nasional, khususnya menuju target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
Untuk menjaga stabilitas politik, Prabowo dan Gibran membentuk kabinet yang terdiri dari 46 menteri dan 58 wakil menteri serta kepala badan. Kabinet ‘gemuk’ ini tidak hanya mengakomodir partai-partai pendukung koalisi, tetapi juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di pemerintahan. Namun, tantangan besar dari kabinet seperti ini adalah potensi tumpang tindih kebijakan antar kementerian, kesulitan koordinasi, serta peningkatan anggaran pemerintahan.
Dengan komposisi kabinet yang sebagian besar diisi oleh tokoh-tokoh dari era pemerintahan Presiden Jokowi, Prabowo tampaknya berupaya memastikan kesinambungan kebijakan dan menjaga transformasi politik serta ekonomi yang berkelanjutan. Prabowo ingin memanfaatkan pengalaman dari pemerintahan sebelumnya untuk mempercepat pembangunan, terutama terkait proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara (IKN).
Salah satu target ambisius Prabowo adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 8% dalam dua hingga tiga tahun masa pemerintahannya. Meski angka ini jauh melampaui pertumbuhan ekonomi saat ini, pemerintah optimis bahwa dengan strategi yang tepat, target tersebut dapat dicapai. Salah satu langkah kunci yang diandalkan adalah meningkatkan permintaan agregat melalui program-program yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat, seperti Makan Bergizi Gratis
yang bertujuan untuk menyerap produk-produk lokal.
Program ini merupakan bagian dari strategi jangka pendek Prabowo-Gibran untuk mendorong konsumsi domestik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Pemerintah bahkan sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program ini, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian dan distribusi pangan lokal.
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, Prabowo menekankan pentingnya industrialisasi dan hilirisasi di berbagai sektor. Menurut Kementerian PPN/Bappenas, fokus pengembangan industri akan diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan efek ganda pada perekonomian. Beberapa sektor prioritas yang akan dikembangkan adalah agrobisnis, pertambangan, sumber daya laut, industri dasar, serta industri padat karya dan teknologi menengah-tinggi.
Kebijakan hilirisasi bertujuan untuk menambah nilai pada produk-produk mentah Indonesia sebelum diekspor, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, dan memperkuat sektor-sektor strategis. Pemerintah juga mendorong kerja sama antara sektor publik dan swasta untuk mempercepat pembangunan industri, terutama di wilayah-wilayah dengan potensi ekonomi besar seperti Indonesia Timur.
Prabowo juga menekankan bahwa pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada lima sektor utama, yaitu manufaktur, perdagangan, pertanian, pertambangan, dan konstruksi, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional. Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha sangat penting dalam memanfaatkan berbagai insentif dan peluang yang ada, terutama terkait diversifikasi rantai pasok dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Revitalisasi sektor industri akan menjadi salah satu prioritas utama untuk menciptakan keterkaitan yang lebih kuat antar sektor dan meningkatkan kontribusi mereka terhadap perekonomian. Prabowo menyarankan penerapan kebijakan industri yang inovatif dan lebih sesuai dengan dinamika global, sehingga industri nasional dapat lebih kompetitif di pasar internasional. Salah satu upaya yang akan diambil adalah melalui kebijakan Ekonomi Pancasila yang inklusif dan demokratis, dengan tujuan untuk menciptakan pertumbuhan yang merata dan adil di seluruh wilayah Indonesia.
Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi simbol penting dari visi pembangunan jangka panjang pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebagai salah satu proyek prioritas, IKN diharapkan tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru, tetapi juga pusat inovasi dan pertumbuhan ekonomi baru yang terintegrasi dengan perkembangan industri dan infrastruktur nasional.
Pemerintah Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN, dengan sejumlah investor asing, termasuk dari Malaysia, yang sudah menyatakan minat untuk berinvestasi di wilayah tersebut. Dua perusahaan asal Malaysia, IJM Corporation Berhad dan Maxim Global Berhad, tertarik untuk membangun hunian apartemen di IKN. Proyek ini diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan dan menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat lokal.
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Prabowo sangat perlu untuk membangun membangun kerja sama ekonomi global yang lebih terukur dan berfokus pada pengembangan industri nasional. Pendekatan ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global dan memaksimalkan manfaat dari integrasi ekonomi internasional. Melalui kebijakan industri yang komprehensif dan inklusif, pemerintah akan memastikan bahwa Indonesia dapat memanfaatkan teknologi baru dan tren global untuk meningkatkan produktivitas industri.