Metaverse, sebagai konsep dunia virtual yang menghubungkan interaksi digital dengan realitas, kian menarik perhatian global, termasuk di Indonesia. Teknologi ini diperkirakan akan memainkan peran penting di berbagai sektor, seperti hiburan, pendidikan, bisnis, dan layanan publik. Namun, untuk memaksimalkan potensi metaverse di Indonesia, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu memahami peluang, menghadapi tantangan, serta merumuskan kebijakan yang relevan. Workshop teknologi terbatas yang diselenggarakan Holdings Uniqu Data Vision akhir Oktober 2024 ini dijakarta, menyadarkan betapa pesatnya perkembangan ekonomi digital dengan nilai transaksi yang diproyeksikan mencapai USD 146 miliar pada 2025. Sektor ini meliputi e-commerce, ekonomi kreatif, dan fintech, yang dapat diintegrasikan ke dalam metaverse untuk memperluas pengalaman interaksi dan transaksi digital.

Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi metaverse. Dengan lebih dari 270 juta penduduk yang sebagian besar pengguna internet aktif dan ekonomi digital yang berkembang pesat, Indonesia bisa menjadi pasar signifikan bagi teknologi ini. Salah satu sektor yang paling siap untuk terhubung dengan metaverse adalah ekonomi kreatif, yang meliputi musik, film, dan gaming. Teknologi metaverse memberikan peluang bagi seniman dan pembuat konten untuk menciptakan karya dan berinteraksi dengan audiens mereka dengan cara yang lebih mendalam dan langsung, seperti konser virtual atau galeri seni digital. Selain itu, metaverse dapat memperkaya proses pembelajaran dengan menghadirkan lingkungan pendidikan yang lebih interaktif dan imersif, serta memfasilitasi pelatihan berbasis simulasi di berbagai sektor.

Potensi lainnya terdapat dalam perdagangan virtual, yang semakin populer di Indonesia seiring dengan perkembangan e-commerce. Konsumen dapat berbelanja di toko virtual, yang memberikan pengalaman serupa dengan toko fisik, sedangkan perusahaan dapat menciptakan avatar dan ruang virtual untuk berinteraksi dengan pelanggan. Pemerintah pun dapat memanfaatkan metaverse untuk menyederhanakan layanan publik, seperti pengurusan dokumen secara online, dengan kantor-kantor virtual yang memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintahan tanpa perlu hadir secara langsung. Dikuatkan dengan pendapat executive board Trust Indonesia Tyass Utomo,PhD dalam pemaparan ilmiahnya di beberapa Kementerian dan Badaan pemerintahan yang berhubungan dengan investasi dan UMKM. Bahwa sekitar 21 juta UMKM telah terdigitalisasi melalui platform e-commerce. Dengan dorongan ini, UMKM bisa menjadi pionir dalam menciptakan toko virtual di metaverse, meningkatkan keterlibatan pelanggan, dan menambah daya saing bisnis mereka.

Namun, ada tantangan besar yang perlu diatasi. Infrastruktur digital di Indonesia masih menjadi kendala utama, terutama di daerah-daerah terpencil yang belum memiliki akses internet berkecepatan tinggi. Pengembangan jaringan 5G di seluruh negeri menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung pengalaman metaverse yang lancar. Tantangan lainnya adalah literasi digital masyarakat yang perlu ditingkatkan, mengingat potensi risiko terkait keamanan data dan privasi yang muncul dari penggunaan metaverse. Teknologi ini akan mengumpulkan banyak data pribadi, dan penggunanya harus paham akan risiko-risiko ini serta memiliki kesadaran untuk melindungi privasi mereka. Selain itu, regulasi yang jelas juga dibutuhkan dalam mengatur metaverse. Banyak aspek hukum perlu ditinjau, mulai dari kepemilikan aset digital hingga hak kekayaan intelektual. Pemerintah Indonesia perlu merumuskan kebijakan yang menyeluruh terkait pajak atas transaksi digital dan mengatur aspek keamanan untuk melindungi pengguna dari potensi penipuan atau aktivitas ilegal lainnya.

Di masa depan, kebijakan yang tepat akan menjadi faktor penting dalam memastikan pengembangan metaverse yang sehat di Indonesia. Perlindungan data dan privasi harus menjadi prioritas utama, mengingat besarnya volume data pribadi yang akan terkumpul di metaverse. Dukungan pemerintah juga perlu diarahkan pada industri kreatif lokal, misalnya melalui program pelatihan dan akses pendanaan bagi kreator yang ingin mengembangkan konten digital di metaverse. Selain itu, peningkatan infrastruktur digital sangat penting agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses metaverse, termasuk mereka yang berada di daerah pedesaan. Untuk mencegah monopoli di dunia digital, pemerintah perlu memastikan adanya kesempatan yang sama bagi setiap pelaku industri, termasuk perusahaan kecil dan menengah. Sehingga diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Jika dijalankan dengan kebijakan yang tepat dan dukungan infrastruktur yang memadai, Indonesia dapat memainkan peran signifikan dalam ekosistem metaverse global, sehingga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakatnya.